JAKARTA, Nusaselebes News – Gelombang keresahan masyarakat akibat penonaktifan massal kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) akhirnya menemukan titik terang. Dalam rapat darurat di Gedung DPR, Senayan, Senin (9/2/2026), pemerintah dan DPR resmi menyepakati masa transisi selama tiga bulan untuk menjamin layanan kesehatan warga tetap berjalan.

Keputusan ini diambil setelah data menunjukkan adanya 11 juta peserta BPJS PBI yang dinonaktifkan secara mendadak pada Februari 2026, yang memicu kegaduhan di berbagai fasilitas kesehatan.

Masa Transisi 3 Bulan: Layanan Tetap Aktif

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa selama periode tiga bulan ke depan, seluruh biaya layanan kesehatan peserta PBI akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah melalui APBN.

“DPR dan pemerintah sepakat, dalam jangka waktu tiga bulan ke depan, semua layanan tetap dilayani dan iuran PBI-nya dibayarkan pemerintah,” ujar Dasco.

Langkah ini diambil untuk memberikan ruang bagi Kementerian Sosial (Kemensos), Pemerintah Daerah, BPS, dan BPJS Kesehatan untuk melakukan audit dan pemutakhiran data kepesertaan agar lebih tepat sasaran.

Fakta Penonaktifan Massal Februari 2026

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa penonaktifan massal ini mencapai hampir 10% dari total 98 juta jiwa peserta PBI JKN nasional. Ironisnya, mayoritas warga baru menyadari status mereka nonaktif saat sedang membutuhkan layanan medis di rumah sakit atau puskesmas.

Purbaya mengakui bahwa penyesuaian data yang dilakukan secara masif tanpa tahapan sosialisasi telah menimbulkan efek kejut di masyarakat.

Prioritas Pasien Cuci Darah: Reaktivasi Otomatis

Kabar paling melegakan datang untuk pasien penyakit kronis. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengusulkan reaktivasi otomatis tanpa syarat administrasi tambahan bagi sekitar 120.000 pasien cuci darah (hemodialisis) yang terdampak.

“Pasien cuci darah harus menjalani tindakan dua hingga tiga kali sepekan. Jika layanan terhenti, risikonya fatal dalam waktu satu sampai tiga minggu. Kami mengusulkan SK Kemensos segera keluar agar mereka otomatis direaktivasi,” tegas Menkes.

Upaya Menuju Satu Data Nasional

Selain penanganan darurat, pemerintah berkomitmen memperbaiki tata kelola jaminan kesehatan dengan melakukan pemutakhiran desil menggunakan data pembanding terbaru. Tujuannya adalah membangun sistem Satu Data Nasional agar anggaran negara benar-benar tersalurkan kepada warga yang membutuhkan.

Masyarakat diimbau untuk secara berkala mengecek status kepesertaan melalui aplikasi Mobile JKN atau call center BPJS Kesehatan guna memastikan status aktif selama masa transisi ini.(Red.)